Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Banyuwangi menjadi tuan rumah acara “Gesah Bareng Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop dan UKM) Bersama Petani dalam Program Kehutanan Sosial”. Ratusan petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Hutan (KTH), Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) bertemu langsung dengan  Menkop dan UKM Teten Masduki di auditorium Untag, Jumat siang (2/10). Bagaimana suasananya?

“Gesah Bareng Menkop dan UKM Bersama Petani dalam Program Kehutanan Sosial” itu berlangsung gayeng dan interaktif. Para petani tampak antusias menyampaikan uneg-uneg, curhatan, dan laporan kepada Teten Masduki. Dialog yang dipandu Rektor Untag Drs Andang Subaharianto, MHum itu terkesan hidup, sehingga bisa menyerap banyak aspirasi dari petani. Apalagi, pertemuan itu dihadiri Sonny T Danaparamita, anggota Komisi 6 DPR RI dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

Kegiatan yang dihadiri ratusan petani itu menerapkan aturan protokol kesehatan yang cukup ketat. Bahkan sebagian peserta tidak diperkenankan masuk auditorium Untag yang luas, karena kursi yang tersedia sudah penuh.  Maklum kursi ditata dengan protokol jaga jarak, sehingga jumlahnya terbatas.

Saat memasuki pintu gerbang Untag, para petani diukur suhu tubuhnya dengan thermo gun. Bahkan saat hendak memasuki gedung diwajibkan cuci tangan. Tak hanya itu, pemeriksaan suhu tubuh kembali dilakukan di depan pintu masuk auditorium. Mereka juga diminta memakai hand sanitizer usai mengisi buku hadir. Tak lupa setiap orang yang hadir wajib memakai masker.

Dalam kata sambutannya, Sonny T Danaparamita, anggota Komisi 6 DPR RI mengungkapkan bahwa acara itu dihadiri para pesanggem yang tergabung dalam organisasi KTH, LMDH, dan Gapoktan.  Pertemuan itu digagas dengan mengundang Menkop dan UKM, karena saat ini petani sudah bekerja sama dengan Perhutani sebagai pemilik lahan. “Sebaiknya ada lagi yang diusulkan agar petani tidak hanya menguasai tanah yang diolah sebagai lahan produksi, tetapi juga bisa mendatangkan kesejahteraan,” kata ketua Dewan Kehormatan  Perkumpulan Gema Pendidikan  Nasional (Perpenas) 17 Agustus 1945 Banyuwangi itu.

Menurut Sonny, petani ingin bergabung dalam suatu wadah koperasi. Masih segar dalam ingatan petani bahwa pernah ada Koperasi Unit Desa (KUD) dalam sejarah koperasi dulu. “Pak Menkop akan menggambarkan bagaimana koperasi-koperasi di luar negeri yang mampu mensejahterakan seluruh anggota koperasi,” terangnya seraya menambahkan bahwa rektor Untag yang antropolog akan memandu gesah, sehingga bisa menajamkan diskusi.

Sementara itu, Menkop dan UKM RI Teten Masduki menerangkan adanya kebijakan pemerintah untuk memberikan akses lahan hutan kepada para petani seluas 17,7 juta hektare (Ha), Saat ini mulai direalisasikan seluas 4 juta Ha. Per kepala keluarga (KK) akan dipinjami lahan seluas 2 Ha selama 35 tahun. Nantinya akan bisa diperpanjang lagi selama 35 tahun. Kebijakan reforma agraria itu dalam rangka memberikan kepemilikan lahan kepada masyarakat. Pasalnya, kepemilikan lahan di masyarakat sudah sangat lebar gapnya. “Ini juga sebagai modal, jadi modal tidak hanya uang,” ujarnya.

Diakui, sebelumnya rakyat tidak diberi akses lahan, seperti perusahaan besar yang memegang Hak Guna Usaha (HGU). Nah, Teten mengaku diberi tugas oleh Presiden Jokowi untuk mengawal supaya program kehutanan sosial menjadi program ekonomi baru. “Nantinya petani tidak mengelola lahan sendiri-sendiri, tetapi bergabung dalam koperasi, sehingga berskala bisnis,” cetusnya.

Menkop mengaku telah melakukan studi banding ke Belanda dan Selandia Baru. Di Belanda, semua sektor pertanian berbadan usaha koperasi. Bahkan petani minimal bergabung dengan tiga koperasi. “Untuk membiayai kegiatan pertaniannya, petani bergabung dengan koperasi simpan pinjam,” bebernya.

Koperasi pertanian juga punya pengolahan. Hasil pertanian yang tidak diserap oleh pasar akan diolah oleh koperasi, sehingga tidak ada produk yang terbuang. Contoh koperasi susu di Pontera, Selandia Baru. “Petani fokus memelihara sapi supaya produksi susu maksimal. Nah yang mengolah susu adalah koperasinya,” jelasnya.

Teten menambahkan, sekarang kita bangun rantai produksinya dalam sistem yang tertutup. Semua rantai ini dimiliki oleh petani dalam bentuk koperasi. Sebab, petani tidak mungkin menangani semuanya, mulai produksi, mengolah, kemasan hingga pemasaran. “Petani bukan Superman!,” tegasnya.

Yang menarik, gagasan Menkop dan UKM dan curhatan petani soal perijinan koperasi langsung direspon oleh Bupati Anas. Bupati Banyuwangi langsung berkoordinasi via whatsapp dengan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Banyuwangi RR Nanin Oktaviantie yang hadir di auditorium Untag. “Ini saya sudah berkoordinasi via WA dengan Bu Nanin, kepala Dinas Koperasi untuk memberikan pelayanan jemput bola pengurusan perijinan koperasi petani,” terang Anas.

Saat dikonfirmasi koran ini di tempat terpisah, Rektor Untag Andang Subaharianto mengakui bahwa acara itu sebenarnya merupakan agenda Menkop dan UKM bersama para petani kehutanan sosial. Acara itu difasilitasi Sonny T Danaparamita, anggota Komisi 6 DPR RI yang membidangi urusan perkoperasian. “Untag hanya ketempatan,” ujarnya.

Namun, lanjut Andang, program yang dirancang terkait penguatan para petani hutan tersebut bisa menjadi domain perguruan tinggi (PT). Sebab, PT memiliki program pengabdian kepada masyarakat. Dalam diskusi terungkap bahwa masih banyak masalah yang dihadapi oleh mereka. Nah, pertemuan itu dihadiri menteri, DPR, dan bupati. “Jadi berdasarkan domain masing-masing bisa mencarikan solusi agar para petani hutan ini dapat hidup sejahtera,” katanya.

Selama ini, masalah petani menyangkut legalitas. Untuk itu, perlu dicari penyelesaiannya secara bersama, karena menyangkut lintas sektoral. Dari sisi pengabdian masyarakat, Untag terbuka peluang untuk bisa membantu sekiranya para petani membutuhkan bantuan dari Untag.

Apalagi jika perkoperasian yang kelak didirikan oleh mereka membutuhkan suatu program atau pengembangan. Baik itu produktivitas usahanya atau pemasarannya. “Kita siap membantu,” ujar Andang.

Saat ini, Untag memiliki inkubator bisnis teknologi (Inkubitek) yang mendampingi koperasi atau UKM. “Kadang usaha mereka hanya berhenti di tingkat produksi, produksi Ok. Tapi tidak sampai ke pasar, karena masalah kemasan dan pemasaran. Nah, inkubitek bisa membantu,” tuturnya.(*)

X